Beberapa isu yang menjadi bahasan dalam pertemuan
tersebut adalah terkait penanganan kemiskinan di Aceh, penanganan stunting,
inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Dana Otonomi Khusus Aceh.
Salah satu yang mencuat dalam pertemuan itu adalah
Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Di mana, Achmad Marzuki
mengajukan kepada Presiden agar Kawasan tersebut dijadikan sebagai salah satu
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan untuk Kawasan BPKS diberikan impor khusus
dengan rentang waktu.
“Selanjutnya PON XXI Sumut-Aceh tahun 2024 juga
belum tersedia dana. Kawasan Industri budidaya perikanan seluas 1.000 hektar,
percontohan garam tunel, dan pengerukan muara juga menjadi bahasan kita,”
sebutnya.
“Juga agar Bapak Presiden berkenan bisa menetapkan
Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,” kata
Achmad Marzuki.
Selain itu, Pj Gubernur juga meminta dukungan
Presiden terkait program Transmigrasi lokal, dukungan atas kelanjutan
pembangunan Jalan Jantho – Keumala (missing loink/jalan nasional yang link
terputus) serta pembangunan Kutacane – Langkat untuk peningkatan perekonomian
masyarakat.
“Kita juga meminta kepada Bapak Presiden untuk
perpanjangan dan penambahan dana otsus Aceh,” kata Achmad Marzuki.
Selain itu, kepada Presiden, Achmad Marzuki
melaporkan beberapa aksi cepat yang dilakukan pemerintah Aceh untuk mengentasi
kemiskinan dan membuka akses lapangan kerja kepada masyarakat. Di antaranya
adalah dengan membuka ekspor langsung CPO via pelabuhan di Aceh, membangun
Kawasan Lumbung Pangan dan Pakan Ternak, membangun pabrik minyak goreng, tepung
tapioka dan gula serta membangun agro-industri dan atsiri.
Selain itu, Achmad Marzuki mengatakan, pemerintah
juga melakukan pembangunan dryport di Bener Meriah untuk ekspor kopi dan produk
daerah Kawasan tengah Aceh dan melakukan pengawalan potensi investasi seperti
Semen Laweung, dan lainnya.
Sumber : Humas Aceh

Tidak ada komentar:
Posting Komentar